Resensi Buku PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) Oleh Rima Yuliastuti, Wijianto dan Budi Waluyo

IDENTITAS BUKU

Judul Buku	:	Pendidikan Kewarganegaraan
b.      Nama Pengarang	:	1.      Rima Yuliastuti 2.      Wijianto 3.      Budi Waluyo
c.       Penerbit	:	Pusat Kurikulum Dan Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional
d.      Kota terbit	:	Jakarta
e.       Tahun terbit	:	2011
f.       Tebal buku	:	294 halaman

RINGKASAN BUKU

1.      TUJUAN PENULISAN BUKU

Melalui materi yang terdapat pada buku ini diharapkan peserta didik dapat berperan aktif, kritis, rasional, dan kreatif sebagai warga Negara terhadap isu-isu yang berhubungan dengan kewarganegaraan, baik didalam negeri maupun luar negeri.

2.      SINOPSIS

Hakikat pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menanamkan nilai-nilai pancasila dalan sikap dan perilaku keseharian para siswa. Oleh karena itu, penyusunan buku ini diusahakan untuk dapat mewadahi hakikat tersebut. Hal inilah yang sevara tidak langsung menjadi keunggulan buku ini.

Secara ringkas, buku ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan buku-buku lain, yaitu sebagai berikut :

·         Materi disajikan secara ringkas namun terperinci, dengan bahasa yang mudah dipahami.

·         Materi dan tugas menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif.

·         Materi dapat dipraktikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai tugas, baik secara individu maupun kelompok.

·         Siswa juga dibekali wawasan dan informasi tambahan mengenai kenegaraan, kebhinekaan, dan hokum yang relevan dengan isi materi dalam tiap babnya.

·         Rasa nasionalisme dan kebangsaan siswa dirangsang untuk tumbuh dan berkembang melalui pemberian tugas atau kutipan-kutipan yang relevan

·         Daya piker dan kekritisan siswa dapat diasah dan disalurkan melalui tugas-tugas yang sifatnya menganalisis suatu kasus yang relevan dengan isi materi dalam tiap babnya

·         Tugas-tuas dalam buku ini juga mengajak siswa untuk lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa menarik dan penting yang berhubungan dengan materi.

3.      ULASAN SINGKAT BUKU

BAB I HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

Beberapa pengertian tentang bangsa

a.       Bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib. (Otto Bauer)

b.      Bangsa adalah kesatuan jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang merasa diri satu dan mau bersatu. (Ernest Renant)

c.       Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tidak pernah membeku. (Hans Kohn)

d.       Bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan satu kesatuan politik. (Jacobsen dan Lipman)

Unsur-unsur bangsa: (a) ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan

untuk bersatu; (b) berada dalam suatu wilayah tertentu; (c) ada kehendak untuk

membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri; (d) secara

psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita; (e) ada

kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat

dibedakan dengan bangsa lainnya.

Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis dan

bangsa dalam arti politis.

Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk

organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan

mengatus hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan

dari kehidupan bersama.

Konvensi Montevideo (1933) menyatakan negara sebagai suatu pribadi hokum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi: (a) penduduk yang menetap, (b) wilayah tertentu, (c) suatu pemerintahan, dan (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Unsur-unsur negara dibagi menjadi unsur konstitutif (wilayah tertentu, penduduk yang menetap, kedaulatan, dan pemerintah yang berdaulat) dan unsur deklaratif (adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara de jure ataupun de facto, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsabangsa).

Pengakuan (recognition) terhadap suatu negara adalah perbuatan bebas oleh satu atau lebih negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisir, tidak terkait kepada negara yang telah lebih dahulu ada, serta mampu menjalankan kewajibankewajiban menurut hukum internasional, dan dengan tindakan ini mereka (negaranegara yang memberi pengakuan) menyatakan kehendak untuk memandang wilayah itu sebagai salah satu anggota masyarakat internasional.

Ada tiga kelompok fungsi negara: memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu; mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan; menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat dan menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.

Nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme.

Alat-alat pemersatu bangsa, antara lain, lambang negara, semboyan negara, bahasa pemersatu, bendera negara, lagu kebangsaan, konsepsi wawasan kebangsaan, kebudayaan daerah yang telah diterima sebaga kebudayaan nasional, dasar falsafah, bentuk negara, dan konstitusi (hukum dasar) negara.

BAB 2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Norma ialah segala aturan yang harus dipatuhi. Norma mengandung suruhan, perintah, larangan, dan keharusan.

Hukum ialah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesua dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

Lima asas hukum umum yang berlaku universal yang berlaku pada semua system hukum. Asas tersebut ialah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.

Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi suatu masyarakat dalam suatu negara sehingga tercapai ketertiban dan ketenteraman dalam negara tersebut. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara saat ini.

Tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah (a) UUD 1945, (b) UU, (c) Peraturan Pemerintah Pengganti UU, (d) Keppres, (e) peraturanperaturan pelaksana lainnya, (f) Perda.

Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber-sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang.

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pegambilan keputusan oleh hakim (yurisprudensi). Munculnya yurisprudensi dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Traktat ialah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya.

Berdasarkan Perubahan UUD RI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hukum tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis dan resmi dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya, UUD 1945.

Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistimatis dan lengkap. Hukum yang dikodifikasikan itu adalah hokum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan.

BAB 3 PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hak dasar atau pokok yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang ia bawa sejak lahir hingga meninggal dapat dikatakan dengan hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Ciri khusus hak asasi manusia: a. tidak dapat dicabut, b. tidak dapat dibagi, c. hakiki, dan d. universal.

Instrumen HAM intemasional dibedakan menjadi dua macam: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (The International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights/ ICESCR).

Secara umum hak asasi asasi manusia terdiri atas: hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), hak asasi politik (political rights), hak asasi pribadi (personal rights), hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality), dan hak asasi ekonomi (poverty rights).

Pada tanggal 10 Desember tahun 1948, PBB mencanangkan Declaration Universal of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi) yang intinya menyatakan bahwa pengakuan hak asasi manusia adalah universal dan harus diperjuangkan bersama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993, Komnas HAM pertama kali dibentuk atas rekomendasi Lokakarya I Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komnas HAM melaksanakan empat macam fungsi, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 sebagai pengadilan khusus di bawah lingkup peradilan umum dan berkedudukan di tingkat kabupaten/kota.

Pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 2A tahun 2000 disebut Pengadilan Ad Hoc HAM.

Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida (menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara tertentu) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil).

Hukum kebiasaan merupakan hukum yang diterima melalui praktik umum. Dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional, hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional.

PBB membentuk organ pelengkap untuk lebih mengefektifkan implementasi berbagai ketentuan mengenai HAM tersebut, di antaranya, Komisi Hak Asasi Manusia (The Commission on Human Rights/CHR). Badan tersebut melakukan studi, mempersiapkan berbagai rancangan konvensi dan deklarasi, melaksanakan misi pencarian fakta, membahas berbagai pelanggaran HAM dalam sidang-sidang umum atau khusus PBB, serta memperbaiki prosedur penanganan HAM.

BAB 4 HUBUNGAN ANTARA DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Dasar negara atau ideologi negara ialah suatu pedoman untuk dipakai dalam mengatur kehidupan dan penyelenggaraan ketatanegaraan di suatu negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan).

Dasar negara berfungsi untuk berdirinya (eksistensi) suatu negara dalam hal penyelenggaraan negara, sebagai dasar dan sumber hukum nasional, serta sebagai dasar bagi hubungan antarwarga negara.

Beberapa macam dasar negara (ideologi negara) besar yang dianut di berbagai belahan dunia antara lain, liberalisme, sosialisme, marxisme-komunisme, fasisme, dan fundamentalisme.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ideologi negara, yaitu Pancasila, yang berkedudukan sebagai dasar negara, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.

Hubungan Dasar Negara Pancasila dengan Konstitusi UUD 1945 dapat kita lihat di dalam pokok-pokok pikiran UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari silasila dalam Pancasila yang selanjutnya dijelaskan di dalam pasal-pasal yang termuat pada Batang Tubuh UUD 1945.

Konstitusi adalah suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggaraan di dalam suatu negara.

Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang memiliki

kedudukan sebagai sumber hukum, hukum tertinggi, dan hukum dasar. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pernyataan kemerdekaan Indonesia, tertib hukum tertinggi di negara Indonesia, dan memiliki kedudukan yang kuat dan tetap.

Sikap positif terhadap konstitusi perlu untuk dilaksanakan bagi setiap warga Negara agar memiliki perilaku konstitusional.

Supaya sikap positif tersebut dapat benar-benar dilakukan, setiap warga Negara perlu mengembangkannya sejak awal, yaitu dengan memperoleh pemahaman yang benar tentang Pancasila dan UUD 1945, menaati hukum, menyadari adanya perbedaan di negara Republik Indonesia, memiliki kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta ikut aktif dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB 5 PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

Penduduk dan atau rakyat suatu negara terdiri atas warga negara dan warga asing.

Warganegara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.

Terdapat dua asas kewarganegaraan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu asas ius sanguinis (keturunan) dan asas ius soli (tempat lahir).

Masalah kewarganegaraan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) ataupun kondisi di mana seseorang memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride).

Cara memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, yaitu karena kelahiran, pengangkatan, permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan atau ibu, dan pernyataan.

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34.

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu bidang hukum dan pemerintahan, politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terpisah-terpisah dan memiliki penduduk yang terdiri dari beragam suku bangsa. Dengan demikian, Indonesia rentan terhadap konflik-konflik vertikal maupun horisontal. Untuk mencegah hal tersebut, harus ada upaya-upaya dari pihak pemerintah, individu, dan masyarakat dalam penghargaan atas persamaan kedudukan antar warga negara.

BAB 6 SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Dalam sistem politik yang demokratis terdapat struktur politik yang terbagi menjadi suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Suprastruktur politik adalah struktur politik negara yang meliputi lembaga-lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Infrastruktur politik adalah struktur politik masyarakat yang meliputi komponen-komponen partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh politik.

Sistem politik yang dianut oleh tiap-tiap negara memiliki sistem yang berbedabeda disebabkan oleh adanya perbedaan di dalam masyarakat, pandangan hidup, sejarah, konstitusi, dan pengalaman.

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang sah oleh semua warga Negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk memengaruhi pemilihan pejabat publik (pemerintahan) dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh warga Negara (masyarakat).

Bentuk-bentuk dari partisipasi politik secara konvensional meliputi diskusi politik, komunikasi personal/individu dengan pejabat pemerintahan (pimpinan politik), membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, memberikan suara, dan mengikuti kampanye. Adapun partisipasi secara nonkonvensional meliputi demonstrasi, pembangkangan tanpa kekerasan, dan mogok.

Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak seperti negara lain, Demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang digunakan di Indonesia pada waktu tahun 1945 sampai 1959 adalah demokrasi liberal atau demokrasi parlementer karena sistem pemerintahan pada masa itu adalah parlementer. Saat itu terjadi tiga kali pergantian kontitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950.

Pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang timbul karena adanya reaksi penolakan ataupun koreksi terhadap demokrasi parlementer.

Pada tahun 1965–1998 (masa Orde Baru) dikembangkan demokrasi yang dinamakan Demokrasi Pancasila. Namun, Demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru membentuk Indonesia menjadi negara birokratik (bureaucratic policy), di mana terdapat sekelompok elit politik yang menguasai sepenuhnya pengambilan keputusan politik negara, sedangkan rakyat (masyarakat) hanya dilibatkan dalam proses implementasi kebijaksanaan.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu system pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya bahwa system pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Demokrasi sosial artinya bahwa hubungan antarwarga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan, serta berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila.

Demokrasi ekonomi artinya suatu sistem pengelolaan perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi. Dalam hal ini, pengelolaan perekonomian harus pula berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila sehingga terwujud suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi aktif adalah kegiatan untuk mengajukan usul suatu kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan perbaikan, memilih pemimpin dalam pemerintahan, dan meluruskan kebijakan.

Partsipasi pasif adalah kegiatan untuk menaati peraturan pemerintah serta menerima dan melaksanakan saja kebijakan dari pemerintah.

Demonstrasi adalah suatu kegiatan dari masyarakat massa untuk memberikan pernyataan protes terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah maupun pihak lain yang dianggap oleh para demonstran (orang-orang yang melakukan demonstrasi) membawa kerugian pada kelompok masyarakat yang diwakilinya.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN BUKU

Kelebihan:

Menurut saya, buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Rima Yuliastuti, Wijianto dan Budi Waluyo ini sangat bagus. Dari segi kata-katanya tidak terlalu sulit sehingga mudah untuk dipahami, dalam buku ini terdapat uji kompetensi disetiap babnya yang dapat mengevaluasi hasil belajar siswa. Selain itu, buku ini disertai dengan gambar yang memudahkan siswa untuk memahami setiap materi yang terdapat dalam buku.

Kelemahan:

Buku ini meskipun sudah bagus dan berkualitas baik, masih ada sedikit kelemahannya, kalimatnya bertele tele sehingga sedikit sulit untuk dipahami.

PENUTUP

Demikian resensi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X SMA/MA/SMK ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Yuliastuti Rima, Wijianto, dan Budi Waluyo, 2011. Pendidikan Kewarganegaraan.  Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kementrian Pendidikan nasional: Jakarta

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis Andi Asfian — Friday, December 21, 2018 — Add Comment — Pendidikan, Resensi